Laporan Khairul Munzir | Reporter metropesawat.com
metropesawat.com, BANDA ACEH – Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil atau HIMAPAS menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (14/9/2026) pukul 14.00 WIB.
Aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil. HIMAPAS menilai Pemerintah Aceh harus memberikan kepastian dan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Dalam orasinya, HIMAPAS secara tegas mendesak Pemerintah Aceh dan Gubernur Aceh untuk segera menindaklanjuti tuntutan kepada Menteri Dalam Negeri RI terkait pemberhentian sementara Bupati Aceh Singkil. Mereka juga meminta penetapan Pelaksana Tugas atau Plt. Bupati Aceh Singkil, dengan catatan seluruh persyaratan dan mekanisme hukum telah terpenuhi.
6 Tuntutan HIMAPAS kepada Pemerintah Aceh
Selain tuntutan utama, HIMAPAS membawa 6 poin persoalan penting yang mendesak untuk ditindaklanjuti:
- Evaluasi Kebijakan Kepegawaian
Mendesak evaluasi terhadap kebijakan Bupati Aceh Singkil, khususnya terkait penempatan atau non job pejabat eselon II dan pengisian jabatan melalui Plt. agar dilakukan berdasarkan prinsip merit, kompetensi, transparansi, dan sesuai ketentuan ASN. - Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat
Mendesak percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh Singkil serta keterbukaan informasi mengenai status program, lokasi, anggaran, progres, kendala, target penyelesaian, dan legalitas tanah. - Pertanggungjawaban Persoalan Jadup
Mendesak Gubernur Aceh memanggil Bupati Aceh Singkil beserta pejabat terkait untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai persoalan Jadup, khususnya kepastian bagi masyarakat yang belum mendapat kejelasan. - Evaluasi Penugasan Pj. Sekda
Mendesak Gubernur Aceh agar tidak melakukan atau membiarkan perpanjangan penugasan Pj. Sekda jika tidak memenuhi persyaratan dan prosedur. HIMAPAS juga meminta adanya tindakan terhadap Pj. Sekda Aceh Singkil. - Penunjukan Plt./Pj. Sesuai Aturan
Mendesak agar mekanisme penunjukan Plt./Pj. tidak digunakan untuk menghindari proses pengisian jabatan definitif sesuai ketentuan yang berlaku. - Evaluasi Keterlambatan APBD
Mendesak Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri melakukan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap keterlambatan pembahasan dan penetapan APBD Kabupaten Aceh Singkil. Jika ditemukan kelalaian, HIMAPAS meminta adanya tindakan tegas.
Koordinator Lapangan HIMAPAS, Aanda, menegaskan aksi ini dilakukan secara damai dan konstitusional.
“Kami hadir untuk menyampaikan suara masyarakat Aceh Singkil. Kami mendesak Pemerintah Aceh dan Menteri Dalam Negeri agar serius menindaklanjuti seluruh persoalan yang kami sampaikan. Khusus terkait Bupati Aceh Singkil, kami meminta proses pemberhentian sementara dan penunjukan Plt. dilakukan apabila telah memenuhi seluruh persyaratan hukum. Kami akan terus mengawal tuntutan ini sampai ada kepastian dan tindak lanjut yang nyata,” ujarnya.
HIMAPAS meminta Pemerintah Aceh segera menyurati dan meneruskan seluruh tuntutan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk diproses sesuai kewenangan. Mereka juga memberi tenggat waktu 5 hari kerja sejak tuntutan disampaikan agar ada tindak lanjut.
Editor : Jamadon
Artikel.
- Perbaikan Pompa SPAM Waduk Belanda Selesai, Layanan Air PDAM Kembali Normal
- Waspada Jebakan Positivitas Toksik, Tuntutan Selalu Bahagia Justru Rusak Kesehatan Mental
- YARA Minta MPR Aktifkan Referendum
- Waspada Jebakan Positivitas Toksik, Tuntutan Selalu Bahagia Justru Rusak Kesehatan Mental
- Perbaikan Pompa SPAM Waduk Belanda Selesai, Layanan Air PDAM Kembali Normal