metropesawat.com, ACEH TIMUR –
Kepala Pelaksana BPBD Aceh Timur, Syahrizal Fauzi, mengatakan pemerintah akan menurunkan tim teknis untuk melakukan monitoring dan pengecekan langsung terhadap hunian sementara baik komunal maupun insitu yang dibangun oleh pihak rekanan di berbagai wilayah Aceh Timur, yang terdampak banjir.
“Terkait Huntara apabila sudah selesai dibangun pihak vendor, maka nanti ada tim monitoring dari dinas terkait untuk mengecek spesipikasi dari bangunan Huntara yang dibangun. Jika tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah maka tidak akan dibayar”, ungkap Syahrizal Fauzi, dkepada metropesawat.com, Minggu (1/1/2026).
Saat ini, jelas Syahrizal tim monitoring tersebut belum turun ke lapangan, karena proses pembangunan masih berjalan. “Progresnya, ada yang baru 30, 50, hingga 80 persen. Insya Allah Minggu depan tim monitoring sudah turun ke lapangan”, jelas Syahrizal seraya menyebutkan Aceh Timur, paling cepat progres pembangunan Huntara dibandingkan dengan daerah kabupaten kota lainnya di Aceh Timur yang terdampak banjir.
Syahrizal mengatakan, total rumah rusak berat akibat banjir di Aceh Timur sebanyak 3.843 unit. Dengan rincian penerima Dana Tunggu Hunian 430 unit, selebihnya Huntara komunal 821 unit, dan Huntara insitu sebanyak
2.592 unit.
Pembangunan Terkendala Bahan Baku
Syahrizal Fauzi menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkomitmen mempercepat pembangunan Huntara dimasa pemulihan pasca banjir saat ini.
“Proses pembangunan saat ini jangan samakan dengan kondisi normal, kenapa proses pembangunan sedikit terlambat di lapangan hal ini karena vendor kesulitan untuk mendapatkan bahan baku seperti seng, rangka baja, dan bahan baku utama lainnya karena semua daerah yang terdampak juga memacu pembangunan Huntara”, jelas Syahrizal Fauzi.
Berbeda dengan Huntara komunal, jelas Syahrizal, Huntara komunal yang dibangun oleh rekanan mitra BNPB mendatangkan langsung materialnya dari Jakarta.
Kendala lain yang memperlambat pembangunan Huntara insitu, terkendala lokasi. “Seperti di Dusun Alue Canang Desa Seumanah Jaya, lokasinya tidak cocok dibangun Huntara karena sedikit hujan langsung banjir, namun demikian nantinya penerima manfaat bisa menandatangani surat pernyataan memilih Huntara komunal atau insitu”, jelas Syahrizal.
Intinya, jelas Syahrizal, ia berpesan kepada masyarakat korban banjir jangan takut tidak dibantu Huntara, karena ini adalah target dan fokus pemerintah pusat daerah untuk masa pemulihan pasca bencana banjir.
“Apabila nantinya Huntara sudah selesai dibangun pihak rekanan, dan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi maka tidak akan dibayar oleh pemerintah. Jadi jangan takut”, pesannya.
Pemerintah berkomitmen terus mempercepat pembangunan Huntara, terbukti beberapa lokasi Huntara komunal sudah selesai dibangun dan sudah diresmikan sekaligus diserahkan kepada penerima manfaat seperti di Kecamatan Julok, Pante Bidari, dan dalam waktu dekat diresmikan di Kecamatan Simpang Ulim.
Tim Verifikasi untuk Membantu Desa
Kepala BPBD juga mengatakan bahwa BNPB dan Pemda menurunkan tim verifikasi rumah rusak terdampak banjir bertujuan untuk membantu perangkat desa untuk menilai dan memastikan kategori kerusakan rumah korban banjir sesuai data yang dikirimkan dusun ke desa, ke kecamatan dan ke Posko.
“Tim Verifikasi untuk memastikan kategori kerusakan sesuai format yang telah ditetapkan. Selain itu saat ini juga sedang berlangsung pendataan tahap kedua bagi korban yang belum terdata, pendataan sesuai dengan by name by address,” ungkap Syahrizal.