metropesawat.com, ACEH TIMUR — Warga di tiga kecamatan menolak perpanjangan Hak Guna Usaha atau HGU PT Citra Ganda Utama. Mereka juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pemalsuan dokumen perusahaan.
Hal itu disampaikan Ketua LSM KANA atau Komunitas Advokasi Nanggroe Aceh, Muzakir, minggu 26/7/2026).
Menurut Muzakir, lahan HGU PT Citra Ganda Utama berada di Kecamatan Rantau Selamat, Peureulak, dan Peunaron dengan luas kurang lebih 5.000 hektar atau sesuai data dokumen perusahaan.
Namun berdasarkan hasil investigasi LSM KANA di lapangan, lahan yang benar-benar produktif hanya sekitar 2.000 hektar. Sementara sisanya selama 40 tahun terakhir telah dikuasai dan digarap masyarakat sekitar.
“Kami meminta pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengambil langkah konkret. Jangan sampai persoalan ini menimbulkan gejolak di masyarakat,” kata Muzakir.
Ia menegaskan Pemda harus hadir sebagai fasilitator untuk mencari solusi terbaik.
“Kata orang kampung saat kami wawancara, carilah solusi yang bijak. Ibarat menarik rambut dalam tepung, rambut tak putus tepung tak tumpah,” ujarnya.
Muzakir juga berharap keputusan yang diambil nantinya tidak merugikan masyarakat. Ia mengingatkan, pemerintah harus segera mengambil langkah dan DPRK Aceh Timur mengumumkan hasil Pansus, maka masyarakat akan menutup seluruh akses menuju PT Citra Ganda Utama.
Terkait dugaan pemalsuan dokumen, LSM KANA meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas.
“Ini menyangkut kejahatan dokumen dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Muzakir.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Citra Ganda Utama dan Pemkab Aceh Timur belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan warga tersebut.
- Terkait Isu Napi Bebas Pakai Narkoba dan Dapat Fasilitas Khusus, Kalapas Kelas II B Idi Lakukan Evaluasi Menyeluruh
- Lembaga Sirul Mubtadin Aceh Timur Gelar Rapat, Abi Kamaruddin Kembali Pimpin Periode 2026–2031
- Tokoh Aceh Timur Minta SPPG Dipertahankan
- Syuhada Apresiasi Bupati Aceh Timur Genjot Pembangunan Jalan di Pedalaman
- Napi di Lapas Kelas II B Idi Bebas Pakai Narkoba, Diduga Pegawai Lapas Terlibat