Metropesawat.com,Banda Aceh | Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala (USK) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia terkait bencana hidrometeorologi dahsyat yang melanda wilayah Sumatera pada akhir November 2025. Para akademisi ini mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah strategis guna mengatasi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan berbagai lembaga media, dampak bencana ini telah mencapai skala yang masif Korban Jiwa. Tercatat sekitar 1.006 orang meninggal dunia, dengan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang atau terluka. Ratusan ribu jiwa terpaksa mengungsi akibat puluhan ribu rumah dan infrastruktur dasar yang hancur. Khusus di Provinsi Aceh, terdapat 332 titik jembatan rusak serta ribuan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rumah ibadah yang terdampak berat.
Jaringan telekomunikasi dan layanan internet mengalami gangguan serius, sementara pemadaman listrik yang meluas telah melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal dan operasional fasilitas kesehatan.
Dewan Profesor USK yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Izarul Machdar, M.Eng., mengusulkan 11 poin rekomendasi untuk mempercepat penanganan bencana. Poin utamanya adalah mendesak Pemerintah untuk segera menetapkan status darurat bencana nasional yang komprehensif.
Rekomendasi lainnya meliputi: Mempercepat pembukaan jalur transportasi (bandara/pelabuhan) dan menyederhanakan prosedur izin bagi organisasi internasional seperti WHO, UNICEF, dan UNDP.
Mendirikan Humanitarian Logistics Coordination Center di Aceh untuk sinkronisasi distribusi bantuan antara pemerintah, TNI/Polri, dan lembaga internasional.
Mengaktifkan sistem pelacakan logistik (common logistics tracking) secara real-time untuk memantau aliran bantuan.
Memprioritaskan perbaikan jaringan listrik dan telekomunikasi serta memastikan ketersediaan armada transportasi udara (helikopter) untuk menjangkau wilayah terisolasi.
Dalam catatan kontekstualnya, Dewan Profesor menyoroti adanya hambatan koordinasi. Meski Pemerintah Aceh telah mengajukan permintaan bantuan kepada lembaga PBB, pemerintah pusat dilaporkan belum mengaktifkan secara penuh mekanisme penerimaan bantuan internasional dengan alasan kemampuan nasional masih mencukupi.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan hal sebaliknya; aksi kemanusiaan banyak yang tertunda akibat terputusnya jalur distribusi logistik medis dan pangan ke daerah-daerah terpencil. Kondisi ini diperkirakan akan semakin parah mengingat peringatan BMKG terkait potensi cuaca ekstrem yang masih akan berlanjut.
Melalui surat ini, Dewan Profesor USK berharap Presiden dapat segera mengambil kebijakan strategis demi menyelamatkan nyawa warga dan mencegah dampak kesehatan jangka panjang di wilayah terdampak.
Editor : Jamadon