Kita berharap penyaluran bantuan perbaikan rumah korban banjir dapat dipercepat, sebagaimana perintah Permendagri bahwa bantuan perbaikan/pembangunan rumah dilaksanakan secara cepat, tepat, terencana, terpadu, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memerhatikan kearifan lokal atau buda setempat”,
H Tarmizi Daud — Ketua DPD Partai NasDem dan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRK Aceh Timur
metropesawat.com, ACEH TIMUR
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRK Aceh Timur, H Tarmizi Daud, meminta BNPB tidak mempersulit masyarakat korban banjir untuk menerima bantuan perbaikan rumah rusak akibat bencana banjir akhir November 2025 lalu.
“Kita menerima laporan banyak data yang berubah dari rusak sedang menjadi rusak ringan (RR < 19) yang artinya rusak ringan tidak layak mendapatkan bantuan dana perbaikan rumah. Kondisi ini tentu sangat merugikan masyarakat Aceh Timur korban banjir”, ungkapnya kepada awak media, menyahuti keluhan masyarakat di lapangan, Kamis (26/2/2026).
Tarmizi mencontohkan di Kecamatan Pante Bidari, setelah BNPB dan Pemkab Aceh Timur mengumumkan 3.100 kepala keluarga dicoret dan tidak mendapatkan bantuan perbaikan rumah.
Maka mencuat permasalahan bahwa banyak perubahan data hasil penilaian tim BNPB terhadap hasil verifikasi tim verifikator di lapangan yang sebelumnya telah bekerja 14 hari mendata dampak/ tingkat kerusakan rumah korban banjir.
“Perubahan datanya sangat signifikan. Dari awalnya, rusak sedang (RS) menjadi rusak ringan. Kita pertanyakan apa acuan tim BNPB tersebut menilai kategori kerusakan, informasi yang beredar kriteria yang dinilai kriteria dampak gempa (tingkat keretakan rumah) bukan kriteria dampak banjir yang pada umumnya rumah terendam banjir juga terendam lumpur”, jelas Taprang, panggilan akrab Politisi Partai NasDem ini.
“Jika acuan yang dinilai berdasarkan dampak gempa tentu ini keliru dan bertentangan dengan peraturan Mendagri, jika data ini masih gunakan maka masyarakat Aceh Timur korban banjir sangat dirugikan karena banyak yang tidak layak mendapatkan bantuan perbaikan rumah. Bahkan, banyak nama korban banjir yang sebelumnya didata bye name bye address (BNBA) hilang. Ini adalah persoalan serius yang harus diatensi dan dicari solusinya agar masyarakat korban Banjir tidak dirugikan “, harapnya.
Baca halaman berikutnya >>>>