Ketimpangan ini pun memunculkan dugaan keretakan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati, yang selama ini disebut-sebut mulai renggang.
“Ini peristiwa yang sangat disayangkan. Hari Santri seharusnya jadi momen persatuan, bukan malah menunjukkan perpecahan di depan publik,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat menilai, apapun dinamika yang terjadi di internal pemerintahan, seharusnya tidak ditampilkan secara terang-terangan di ruang publik. Sebab, wakil bupati merupakan pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, satu paket dengan bupati, dan memiliki peran penting dalam roda pemerintahan daerah.
“Ini mencerminkan sikap yang tidak etis dan tidak profesional. Peristiwa ini menjadi preseden buruk yang dipertontonkan kepada publik, khususnya para santri yang hadir. Bukannya menunjukkan contoh kepemimpinan yang baik, malah sebaliknya,” tambah seorang peserta upacara.
Hari Santri merupakan momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kontribusi kaum santri dalam membangun bangsa. Karena itu, peristiwa seperti ini dinilai mencoreng semangat yang ingin dihadirkan dalam peringatan tersebut.
Ketiadaan foto Wakil Bupati Aceh Timur dalam spanduk resmi dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip kebersamaan dalam pemerintahan. Publik berharap, ke depan hal seperti ini tidak lagi terulang dan semua pihak bisa menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik maupun bekerja sebagai pemimpin daerah.
“Ini pelajaran bagi kita semua. Persatuan harus dirawat, apalagi di momen seperti Hari Santri. Jangan ada lagi kepentingan pribadi atau kelompok yang merusak wajah kebersamaan,” pungkas warga lainnya.