metropesawat.com, Aceh Timur – Jika seseorang yang terbukti memberikan sembako pada Pilkada tahun 2024 bisa dikenakan sanksi pidana. Sebab pembagian sembako dinilai menjadi salah bagian dari praktik politik uang.
“Jika itu dilakukan, maka ini ada sanksi pidananya,” tegas muzakir Ketua LSM KANA (Komunitas Advokasi Nanggrooe Aceh) dalam pres rilisnya yang diterima metropesawat.com, Minggu (24/11/2024) malam via pesan WhatsApp.
Lanjut Muzakir, apabila pasangan calon atau juga tim kampanye bahkan orang per orang itu dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk barang atau uang kepada pihak lain untuk memengaruhi agar mereka memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
Muzakir menjelaskan bahwa, sanksi pidana tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
“Dalam pasal tersebut ditulis bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih, dipidana dengan pidana penjara 36-72 bulan dan denda Rp 200 juta – 1 miliar,” terang Muzakir.
Katanya, selain pemberi, pemilih yang dengan sengaja menerima sembako atau materi lainnya juga bisa dikenakan sanksi pidana yang sama. “Warga harus menolak karena ada potensi pidananya,” ujarnya.
Muzakir Ketua LSM KANA sangat menyayangkan panwaslih sibuk dengan bimtek ini bimtek itu dan berbagai tiori namun pada dasar nya tidak satupun masalah yang muncul di kalangan masyarakat yang di usut…?”Kalau tunggu laporan untuk apa ada panwaslih..!,” demikian pungkasnya.