Laporan : Jamadon ( Rilis) | reporter metropesawat.com
Metropesawat.com,PEUREULAK | Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh (PA) melalui Aiyub Abbas selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) kembali dipertanyakan atas kebijakan penerbitan Surat Keputusan (SK) struktur dan susunan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PA Kabupaten Aceh Timur tanpa melalui Musyawarah Wilayah (Muswil).
Hal itu disampaikan oleh Sofyan atau akrap disapa Haloh, salah satu anggota anggota KPA Sagoe Bentara Daerah 1 kepada media, Senin, 15/6/2026.
Menurut Haloh, kebijakan tersebut tidak mencerminkan sikap transparansi dari Sekjen Partai Aceh dan terkesan sangat merugikan Partai Aceh khususnya DPW Aceh Timur, kata Haloh
” Kebijakan Sekjen Partai Aceh harus dibatalkan dan Mualem selaku ketua DPP Partai Aceh harus segera mengevaluasi Aiyub sebagai Sekjen,” ujarnya. BACA JUGA : Operasi Patuh Seulawah 2026 Polres Aceh Timur, Ditunda
Menurut Haloh DPP Partai Aceh harus mendengarkan suara aspirasi dari bawah menyangkut tidak dilakukan Muswil dalam pemilihan Ketua DPW PA Kabupaten Aceh Timur yang melanggar AD/ART Partai itu sendiri.
Haloh juga menambahkan kebijakan membatalkan SK penetapan Ketua DPW PA tidak dilakukan dan evaluasi terhadap Aiyub juga tidak dilakukan makan akan terjadi kecekcokan di akar rumput atas ketidak taatan terhadap AD/ART Partai.
” Kami tegaskan penerbitan SK definitif ketua DPW PA Aceh Timur cacat hukum. Begitu juga kebijakan yang dihasilkan juga menjadi cacat hukum dan bahkan melawan hukum, ” sebutnya.
Dikatakan Haloh, kebijakan Aiyub selaku Sekjen sangat tidak sesuai aturan. Jika dibandingkan dengan semasa almarhum Kamaruddin Abubakar (Abu Razak) menjabat sebagai Sekjen sangatlah profesional dalam mengelola Partai, setiap kebijakan Abu Razak yang diterbitkan selalu sesuai aturan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku KPA.
” Kami saja KPA yang orang lapangan paham akan aturan yang dibuat, tapi sebaliknya Sekjen PA malah membolak balikan aturan yang merugikan Partai Aceh, ” ungkapnya.
Sebagai kader Partai Aceh dan KPA kami akan terus bersuara dan meminta penerbitan SK Pengurus DPW PA Aceh Timur dibatalkan dan menuntun Mualem mengevaluasi Aiyub selaku Sekjen Partai, imbuhnya.
Artikel
- Gema Hari Lingkungan Hidup 2026 Medco E&P dan BPMA Tanam 1.000 Mangrove di Pesisir Banda Aceh
- Sinergi TNI-Polri Dijaga, Kapolres Aceh Timur Hadiri Lepas Sambut Dandim 0104/Aceh Timur
- Saweu Keude Kopi, Jadi Ruang Strategi Kapolsek Idi Tunong Merawat Kepercayaan Publik
- Ibu Kota Aceh Timur Dinilai Semrawut, Warga Desak Bupati Tertibkan PKL
- Turun ke Sekolah, Kapolsek Darul Aman Ajak Pelajar Bentengi Diri dari Narkoba dan Bullying