metropesawat.com, BANDA ACEH — Analis Kebijakan Publik dan Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Nasrul Zaman, mengatakan penunjukan Taufik, S.T., M.Si. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi birokrasi dan koordinasi pemerintahan di Aceh.
Dr. Nasrul Zaman, menilai pengalaman Taufik diberbagai jabatan pemerintahan menjadi modal penting dalam menjalankan tugas sebagai koordinator birokrasi Pemerintah Aceh.
Taufik menggantikan Mhd. Nasir sebagai Plt Sekda Aceh. Ia bukan sosok baru dalam pemerintahan Aceh. Sebelumnya, Taufik pernah dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis, di antaranya Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Pj Bupati Aceh Tenggara, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh.
Menurut Nasrul, rekam jejak tersebut membuat Taufik memiliki pengalaman dalam mengelola pemerintahan, termasuk koordinasi lintas sektor dan perangkat daerah.
“Pergeseran kepemimpinan di tingkat Sekretariat Daerah Aceh dengan diangkatnya Taufik, sebagai Plt. Sekda Aceh menggantikan Mhd. Nasir dipandang sebagai tiup angin segar bagi konsolidasi internal birokrasi maupun eksternal antar-lembaga. Taufik dinilai memiliki semua syarat utama yang dibutuhkan seorang panglima birokrasi, matang secara kapasitas, senior secara kepangkatan, dan adaptif secara kepemimpinan,” kata Dr. Nasrul Zaman kepada media ini, Senin (24/8/2026).
Sekda Aceh Tak Sekadar Mengurus Administrasi
Nasrul mengatakan, posisi Sekda memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar mengelola administrasi pemerintahan.
Sekda juga dituntut mampu membangun komunikasi, mengoordinasikan perangkat daerah, serta memastikan kebijakan kepala daerah dapat diterjemahkan secara efektif ke dalam program pemerintahan.
Karena itu, menurut dia, pengalaman Taufik di sejumlah bidang pemerintahan dapat menjadi bekal dalam menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
“Portofolio kepemimpinan Taufik yang pernah menduduki posisi strategis seperti Kadis ESDM Aceh, Pj. Bupati Aceh Tenggara, dan Kadis Perkim Aceh memberikan jaminan akan penguasaan manajemen organisasi yang mumpuni. Pengalaman lintas sektor dan lintas wilayah tersebut mengasah kemampuannya dalam mengeksekusi kebijakan secara presisi, terukur, dan transparan,” ucap Nasrul.
Selain pengalaman birokrasi, Nasrul juga menilai kemampuan komunikasi Taufik menjadi salah satu modal dalam memperkuat hubungan kerja di lingkungan Pemerintah Aceh.
“Di tengah kebutuhan akan harmonisasi hubungan kerja, personalitas Taufik yang komunikatif dan inklusif menjadi aset vital. Ia merupakan sosok pembawa solusi yang mudah berbaur, sehingga penunjukannya disambut hangat tanpa adanya penolakan dari jajaran pejabat utama SKPA, tokoh masyarakat, hingga jajaran Forkopimda Aceh. Kelancaran komunikasi birokrasi ini akan sangat menentukan stabilitas daerah dan kelancaran program-program prioritas,” ujar Nasrul.
Dinilai Punya Jejaring dengan Pemerintah Pusat
Nasrul turut menyoroti jejaring kerja Taufik di tingkat nasional. Menurutnya, kemampuan membangun koordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat menjadi hal penting bagi Aceh, terutama dalam memperjuangkan program, anggaran, dan berbagai proyek strategis.
Ia menilai pengalaman serta jaringan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat.
“Kelebihan lain yang mendasari optimisme publik adalah jaringan kerjanya yang luas di tingkat nasional. Kedekatan Taufik dengan pejabat di kementerian/lembaga pusat akan mempermudah koordinasi penyerapan anggaran nasional dan percepatan proyek strategis di Aceh. Dipadu dengan koordinasi yang sangat baik bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Taufik siap menjalankan peran sebagai akselerator pembangunan demi mewujudkan pelayanan publik yang unggul dan mengembalikan wibawa birokrasi Aceh,” pungkasnya.(*)