Dirinya menduga jika persoalan keterlambatan gaji PPS bukan hanya alasan tidak cukup anggaran semata, namun dirinya menduga adanya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi dalam realisasi anggaran Pilkada Pada KIP Aceh Timur.
Lebih lanjut, Bendahara Sapma Pemuda Pancasila Aceh Timur ini mengatakan, jika alasan belum lunasnya gaji PPS karena tidak cukup anggaran seperti yang diutarakan oleh KIP Aceh Timur di beberapa media massa, hal itu jutru mempermalukan nalar publik dan melecehkan pelaksaan Demokrasi bangsa sebagaimana amanat reformasi.
Sultan berharap kepada seluruh anggota PPS dan Sekretariat PPS Aceh Timur untuk bersatu dan bersuara.
“Jangan biarkan Hak kita dirampas dan diperlakukan semena-mena oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ini bukan persoalan jumlah rupiah namun hal ini persoalan integritas yang harus diperjuangkan,” serunya.
Jika persoalan gaji PPS ini belum kunjung ada kejelasan yang jelas, maka PPS Se Aceh Timur akan menggelar aksi demo di gedung DPRK Aceh Timur dan kantor Aparat Penegak Hukum, untuk menyelamatkan wajah Penyelenggara Demokrasi. (*)
Penulis: Hasballah Kadimin
Editor: Seni Hendri