Close Menu
  • Berita Utama
  • Budaya
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Hukum
  • InfoWarkop
  • Internasional
  • Kesehatan
  • Kriminal
  • MetroInovation
  • MetroInspiratif
  • MetroSport
  • MetroViral
  • Nasional
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Syiar
  • Tokoh
Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
Facebook Instagram WhatsApp TikTok
Metropesawat.com
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukum
  • Pendidikan
  • MetroSport
  • Politik
Subscribe
Metropesawat.com
Home » MK Putus Gugatan Syarat Pendidikan Gibran: Tak Diterima, Tapi Ada Catatan Soal Bukti Ijazah
Nasional

MK Putus Gugatan Syarat Pendidikan Gibran: Tak Diterima, Tapi Ada Catatan Soal Bukti Ijazah

RedaksiOctober 7, 2026
Share WhatsApp Facebook Telegram Email
Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima (YouTube/ @mahkamahkonatitusi)

Metropesawat.com,JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 tidak dapat diterima.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Ketua MK Suhartoyo dalam amar putusannya menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

“Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,” demikian amar putusan MK. 

Bukan Peserta Pilpres, Pemohon Dinilai Tak Punya Legal Standing

Hakim Konstitusi dalam pertimbangannya menjelaskan, persoalan utama yang mengganjal permohonan bukan semata-mata substansi dalil mengenai syarat pendidikan Gibran, melainkan kedudukan hukum para pemohon.

Para pemohon bukan pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Sementara itu, perkara yang diajukan merupakan sengketa hasil pemilu yang memiliki ketentuan khusus mengenai siapa yang dapat mengajukannya.

Dengan pertimbangan tersebut, MK menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo.

Konsekuensinya, MK tidak memberikan putusan yang mengabulkan permintaan para pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden maupun membatalkan kedudukannya sebagai wakil presiden.

Ada Fakta Penting Soal Bukti Pendidikan Gibran

Meski permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan legal standing, putusan MK memuat catatan penting mengenai bukti pendidikan Gibran.

MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana ketentuan dalam UU Pemilu.

Namun, menurut MK, temuan tersebut tidak serta-merta dapat menjadi dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut.

Dengan kata lain, substansi mengenai bukti pendidikan tersebut muncul dalam pertimbangan putusan, tetapi MK tidak sampai menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap Gibran.

Denny Indrayana dan 11 Pemohon Ajukan Delapan Tuntutan

Perkara tersebut diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya, yang terdiri atas organisasi, perkumpulan, dan individu.

Dalam permohonannya, mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat proses pencalonan Pilpres 2024.

Para pemohon antara lain meminta MK menyatakan syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu sebagai persyaratan yang wajib dipenuhi secara sah sejak proses pendaftaran dan penetapan pasangan calon.

Mereka juga meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, mendiskualifikasinya sebagai calon wakil presiden, serta menyatakan penetapan Gibran sebagai cawapres pada Pemilu 2024 cacat hukum sejak awal. 

Permohonan tersebut juga meminta pembatalan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dan memerintahkan MPR menyelenggarakan pemilihan wakil presiden sesuai mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. ([Mahkamah Konstitusi RI][3])

MK: Permohonan Tidak Dapat Diterima

Dengan putusan tersebut, MK tidak mengabulkan petitum para pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran.

Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa perkara tersebut kandas pada persoalan kedudukan hukum pemohon, sehingga MK tidak menjadikan seluruh dalil pokok permohonan sebagai dasar untuk membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sendiri tercatat sebagai perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan putusannya diucapkan MK di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026 dan disiarkan secara daring di YouTube @mahkamahkonstitusi.

Dengan demikian, posisi hukum Gibran sebagai Wakil Presiden tidak dibatalkan melalui perkara tersebut, sementara catatan MK mengenai bukti pendidikan menjadi bagian penting dari pertimbangan yang patut dicermati publik.

Editor : Jamadon 

Artikel Terdahulu.

  • Ya Allah, Setelah Banjir Rampas Rumahnya, Kini James Suami Setia Rawat Istri Lumpuh Bertahun-tahunTerbaring Kritis Ditabrak Pemotor
  • Wakil Bupati Aceh Timur Serahkan R-APBK 2027 Sebesar Rp 1,94 Triliun ke DPRK
  • Spanduk Himbauan “Maulid Nabi Jangan Dicampuri Pengibaran Bendera Bulan Bintang” Muncul di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Aceh Timur
  • SMAN 1 Idi Rayeuk Gelar Peringatan Maulid Nabi dan Santuni 20 Anak Yatim
  • Polres Aceh Timur Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Seulawah 2026, Sasar Tertib Lalu Lintas Selama 14 Hari

Berita Utama Gibran Rakabuming Raka Syarat pendidikan Gibran Mahkamah Konstitusi MK Sengketa Pilpres 2024

Berita Terkini

Daerah

Bupati Al-Farlaky Kucurkan Rp 8 Miliar Untuk Jalan Meunasah Asan Madat

JamadonNovember 11, 2026
Ekonomi

Medco Foundation Perluas Kepedulian di Aceh Timur, 7 Sekolah dan 3 Fasilitas Kesehatan Terima Bantuan

RedaksiNovember 10, 2026
Kriminal

YARA Aceh Timur Soroti Dugaan Pungli dan Pencemaran Lingkungan Akibat Illegal Drilling‎

RedaksiNovember 9, 2026
Terkini

Waspada Jebakan Positivitas Toksik, Tuntutan Selalu Bahagia Justru Rusak Kesehatan Mental

November 5, 2026

Kacabdin Aceh Timur Tunjuk Sdri. Henny Mahera Siregar Sebagai Plh Kepala SMAN 1 Simpang Ulim.

October 25, 2026

JF Diduga Pengendali Setoran Polisi dalam Kegiatan Ilegal Drilling di Kecamatan Darul Ihsan

November 8, 2026
Medsos MetroPesawat
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
Demo
Ekonomi Bisnis

Waspada Jebakan Positivitas Toksik, Tuntutan Selalu Bahagia Justru Rusak Kesehatan Mental

November 5, 2026

Kacabdin Aceh Timur Tunjuk Sdri. Henny Mahera Siregar Sebagai Plh Kepala SMAN 1 Simpang Ulim.

October 25, 2026

JF Diduga Pengendali Setoran Polisi dalam Kegiatan Ilegal Drilling di Kecamatan Darul Ihsan

November 8, 2026
Seni Budaya

Spanduk Himbauan “Maulid Nabi Jangan Dicampuri Pengibaran Bendera Bulan Bintang” Muncul di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Aceh Timur

November 17, 2026

Tumbuhkan Semangat Kebersamaan, Pegawai Kantor Camat Peudawa Gelar Gotong Royong Bersama

October 29, 2026

MPC Pemuda Pancasila Aceh Timur Ikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98

October 28, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Tentang Kami
  • Redaksi Dan Manajemen
© 2020 PT. Media Pesawat Group

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.