laporan Iskandar | Reporter Metropesawat.com
metropesawat.com, ACEH TIMUR – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Serikat Tani Kabupaten Aceh Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Bupati Aceh Timur, Kamis (24/09/2026).
Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, khususnya Bupati Aceh Timur, agar segera menyelesaikan persoalan sengketa Hak Guna Usaha (HGU) dengan masyarakat dan tanah adat.
Ketua masyarakat tani, Tgk. Jamaluddin alias Tgk. Sagoep dalam wawancaranya menegaskan pihaknya meminta untuk bertemu langsung dengan Bupati Aceh Timur.
“Kami minta bertemu langsung dengan Bupati untuk menyelesaikan masalah sengketa HGU dengan masyarakat dan tanah adat. Apabila tidak dituntaskan, maka kami akan terus menduduki Pendopo Aceh Timur dan bermalam di sini,” tegas Tgk. Sagoep di hadapan massa aksi.
Sementara itu, melalui video call yang difasilitasi oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, AKP Novrizaldi, kepada perwakilan masyarakat, Bupati Aceh Timur merespon tuntutan massa.
Dalam video call tersebut, Bupati mengatakan akan bertemu langsung dengan para pengunjuk rasa dan meminta masyarakat untuk kembali pada tanggal 8 Oktober 2026 mendatang. Bupati juga berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut setuntas-tuntasnya.
Untuk menjaga agar aksi berjalan kondusif, aparat keamanan dari Polres Aceh Timur, perwakilan TNI Kodim Aceh Timur, Brimob, dan instansi terkait turut dikerahkan di lokasi aksi.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di sekitar Pendopo Bupati Aceh Timur.
Editor :Jamadon
Artikel Terdahulu..
- PKB Aceh Timur Rampungkan Konsolidasi Pengurus DPRT dan Gelar Pelatihan Operator Tingkat Kecamatan
- Kejari Aceh Timur Tangkap Buronan Korupsi Aset PT KAI di Binjai, Divonis 6 Tahun Penjara
- Petani Aceh Timur : Pembentukan Tim Reforma Agraria Diharapkan Mampu MenyelesaikanKonflik Agraria dan Memberikan Kepastian Hukum Bagi Petani
- OPINI: Langkah Maju Bupati Aceh Timur – Dari Jalanan Menuju Meja Perjuangan
- Tokoh Masyarakat Gayo Rahmadsyah: Bupati Aceh Timur Perlu Reformasi semua HGU yang Diterbitkan tahun 1990 an