Sebelumnya, ungkap Saharani, Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky telah mengajukan bantuan ke pemerintah pusat untuk 25.320 kepala keluarga berdasarkan data rumah rusak ringan, sedang, dan berat.
Namun tiba-tiba keluar data yang disetujui pemerintah pusat tahap pertama penerima bantuan untuk 7.643 kepala keluarga yang mendapat bantuan stimulan ekonomi Rp38.215.000.000,- dan sebanyak 28.831 jiwa mendapatkan jaminan hidup Rp38.921.850.000,- dan menerima bantuan isi hunian sebesar Rp22.929.000.000.
“Jadi data 7.643 kepala keluarga
tahap pertama yang menerima bantuan stimulan ini tidak sesuai dengan yang diajukan Bupati. Setelah kita konfirmasi ke Kemensos data tersebut diambil dari (BNPB/BPBD) yang sudah diverifikasi dan validasi oleh BPS setempat,” ungkap Saharani.
Saharani juga mempertanyakan langkah BPS dalam melakukan verval korban dampak banjir yang tidak berkoordinasi dengan dinas terkait di Aceh Timur.
“Dampaknya saat ini Dinsos yang didemo masyarakat. Padahal Dinsos tidak mendata, hanya mengajukan bantuan stimulan ke Kemensos,” ungkap mantan Kabid Linjamsos Dinsos Aceh Timur.
Seharusnya, ungkap Saharani, Pemerintah Pusat sebelum menetapkan data penerima bantuan dampak banjir dikembalikan atau dikoordinasikan dengan Pemkab Aceh Timur.
“Karena kondisinya saat ini dalam data penerima 7.643 KK itu ada nama yang tidak terdampak, tidak mendiami huntata tapi menerima bantuan. Karena itu kita mempertanyakan mekanisme dan teknis pendataan oleh BPS,” ujarnya.
Pasca Kemensos menyalurkan bantuan stimulan Rp100 miliar, muncul gelombang kritikan ke Dinsos yang mempertanyakan kenapa warga yang parah terdampak banjir tidak menerima bantuan.
Gelombang kritikan itu, datang dari Desa Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak, Idi Rayeuk, Julok, Pante Bidari, Serba Jadi, dan Simpang Jernih.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi, ( Purn) H. Tito Karnavian dan Menteri Sosial Drs.K.H. Saifullah Yusuf , S.I.P, berkunjung ke Aceh Timur, dan disambut oleh
Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I, M.Si, Wakil Gubernur Aceh, dan Kapolda Aceh, di Pendopo Idi, Senin (16/3/ 2026).
Kunjungan dua menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto tersebut dalam rangka penyaluran berbagai bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam hidrometeorologi di Aceh Timur.
Bantuan yang disalurkan meliputi santunan ahli waris bagi korban meninggal dunia, jaminan hidup bagi pengungsi, bantuan isi hunian, serta bantuan stimulan sosial ekonomi bagi masyarakat terdampak senilai total Rp100.975.850.000.
Bantuan ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu bantuan stimulan sosial ekonomi sebesar Rp38.215.000.000,- untuk 7.643 Kepala Keluarga (KK), bantuan jaminan hidup sebesar Rp38.921.850.000,- untuk 28.831 jiwa, bantuan isi hunian sebesar Rp22.929.000.000,- untuk 7.643 KK, bantuan santunan ahli waris sebesar Rp900.000.000,- untuk 60 jiwa, serta bantuan santunan luka berat sebesar Rp10.000.000,- untuk 2 jiwa.
Dalam kesempatan itu, Bupati Al-Farlaky juga melaporkan dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di Aceh Timur akhir tahun 2025, melanda 454 gampong di 24 kecamatan.
Jumlah rumah yang terendam mencapai 81.603 unit, dengan jumlah pengungsi sebanyak 56.332 kepala keluarga atau 236.822 jiwa. Secara keseluruhan, masyarakat terdampak mencapai 81.603 kepala keluarga atau 290.582 jiwa. Dalam peristiwa tersebut juga tercatat 58 orang meninggal dunia.
Sementara itu, data kerusakan rumah berdasarkan BNBA sebelum proses verifikasi menunjukkan rumah rusak ringan sebanyak 16.590 unit, rusak sedang 5.484 unit, dan rusak berat 3.844 unit. Dengan demikian, total rumah yang mengalami kerusakan di Aceh Timur mencapai 25.918 unit.
Bupati juga melaporkan perkembangan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana. Dari total usulan 3.084 unit huntara, sebanyak 1.966 unit telah selesai dibangun, sedangkan 1.082 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian.(*)