Kesehatan adalah hak dasar. Kami di DPRK Aceh Timur tidak akan tinggal diam melihat masyarakat resah hanya untuk mendapatkan layanan berobat
Johar Fahlani
Metropesawat.com,Aceh Timur | Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur dari Fraksi Partai NasDem,Johar Fahlani, menyampaikan desakan keras kepada Pemerintah Aceh, instansi terkait di lingkungan Pemkab Aceh Timur, serta BPJS Kesehatan untuk segera mengevaluasi kebijakan pengelolaan iuran kesehatan masyarakat, Minggu (19/04).
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya keresahan di tengah masyarakat terkait penetapan Desil pengelompokan tingkat kesejahteraan yang dinilai tidak akurat, sehingga berdampak pada status kepesertaan jaminan kesehatan warga kurang mampu. Baca juga: https://metropesawat.com/aceh-timur/johar-fahlani-soroti-kelangkaan-bbm-di-aceh-timur-minta-disperinakertans-lebih-proaktif/
Johar Fahlani mengungkapkan bahwa saat ini banyak masyarakat miskin di Aceh Timur yang merasa khawatir akan kehilangan hak layanan kesehatan akibat pergeseran data desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurutnya, penetapan angka desil yang tidak sesuai dengan fakta lapangan dapat menyebabkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tercoret dari daftar penerima bantuan iuran.
” Pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, serta BPJS Kesehatan harus mengutamakan kepentingan rakyat. Jangan sampai karena persoalan administrasi atau perubahan status desil yang tidak akurat, hak warga miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan jadi terhambat,” tegas Johar
Selain masalah pendataan, Johar juga menyoroti pelayanan di fasilitas kesehatan. Ia meminta seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas di Aceh Timur untuk tidak kaku dalam melayani pasien dari keluarga prasejahtera.
Johar Fahlani antaranya memintak Rumah Sakit dan Puskesmas wajib memprioritaskan penanganan medis bagi masyarakat miskin tanpa mendahulukan prosedur administrasi yang berbelit.
Mendesak instansi terkait untuk segera melakukan validasi ulang terhadap data masyarakat agar tidak ada warga miskin yang menjadi korban salah sasaran data desil.
Meminta kejelasan mengenai skema pengelolaan iuran agar isu pemotongan atau penghapusan kepesertaan tidak terus menjadi polemik di masyarakat.
Sebagai pimpinan Komisi IV yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan, Johar memastikan bahwa Fraksi NasDem akan terus mengawal persoalan ini hingga ada solusi nyata dari pemerintah.
“Kesehatan adalah hak dasar. Kami di DPRK Aceh Timur tidak akan tinggal diam melihat masyarakat resah hanya untuk mendapatkan layanan berobat. Kami minta pemerintah hadir memberikan jaminan, bukan malah membebani masyarakat dengan ketidakpastian data,” tutup politisi NasDem tersebut.(*)
Artikel Terkait ..
- Anggota KPA Aceh Timur Minta Mualem Evaluasi Kinerja Sekjen Partai Aceh
- Unik, Perempuan di Maroko Bisa Nikahkan Diri Sendiri
- Patroli Dialogis Malam Hari Ditingkatkan, Polsek Darul Aman Jaga Kondusivitas Wilayah
- Warung Kopi Jadi Ruang Dialog, Kanit Binmas Polsek Banda Alam Tampung Informasi Kamtibmas Warga
- Pascasarjana UIN SUNA Lhokseumawe Gelar Dialog Percepatan Studi Dengan Mahasiswa Doktoral